Kategori: Opini Publik

JAKARTA | Jejakperistiwa.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai penguasa menjadi penentu bagi pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah terkatung-katung selama hampir 20 tahun. “PDIP adalah penentu hitam dan merahnya NKRI, termasuk nasib 5 juta PRT sebagai basis konstituen mereka.  Disahkan atau tidaknya RUU PPRT ada di tangan PDIP,” kata Eva Sundari dari Institut Sarinah, saat berbicara dalam dialog Ruang Perempuan yang mengangkat topik “Nasib RUU PPRT di Tahun Politik, Pentingkah Isu Wong Cilik dan Perempuan?“ yang disiarkan di TV Desa pada Hari Senin (9/1/2023) petang. Eva yang saat ini juga menjadi Koordinator…

JAKARTA | Jejakperistiwa.com – Koalisi Sipil untuk Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), Rabu siang membersamai 30 ibu PRT untuk audiensi ke Kantor Staf Presiden (KSP). Rombongan PRT dari Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapu Lidi tersebut akan mengantar 3 PRT yang pernah mengalami kekerasan yaitu Anik, Toipah, dan Rizky pada Rabu(04/1/23). Rombongan berharap bisa menemui Kepala KSP Moeldoko yang sangat perhatian dan mendukung perjuangan para ibu PRT untuk pengesahan UU PPRT. Selain akan menyampaikan terima kasih kepada KSP, mereka juga akan meminta dukungan KSP untuk meyakinkan Presiden mendukung pengesahan UU PPRT yang merupakan janji di Nawacita 1 dan…

Jakarta | Jejakperistiwa.com – Sejumlah 1000 orang lebih staff PPNPNS Bawaslu seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai Honorer Bawaslu Se-Indonesia menolak di adakannya rekrutmen PPPK Bawaslu yang tidak memperhatikan waktu pengabdian, dan pengalaman PPNPNS Bawaslu sebelumnya yang masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2022 kemarin, pasalnya di awal tahun ini telah terbit surat Evaluasi dari Plt Sekjen Bawaslu RI nomor 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 yang menyatakan _“Penandatanganan kontrak PPNPN tahun 2023 dilaksanakan pada masing-masing Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan batas akhir kontrak pada 28 November 2023”_ itu artinya pada tahun berikutnya pada saat masa krusial Tahapan Pemilu tidak…

Jejak peristiwa.com | Jakarta – Surat Terbuka Untuk KAPOLRI Kepada Yth Bapak KAPOLRI Jendral Pol.Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Jl.Trunojoyo No 3 Jakarta Selatan DKI Jakarta Assalamu’alaikum Wr Wb Salam Sehat Sejahtera Untuk Kita Semua. Atas Nama Presidium BPH DPP GIAN, Kami Memohon Kepada Bapak Kapolri Untuk Menindaklanjuti Informasi Masyarakat Jambi, Sehubungan Dengan Pernyataan Direktur Eksekutif Government Againts Coruption & Dicrimination (GACD), Andar Situmorang SH.,MH Yang mendesak Kapolda Jambi untuk mengungkap jaringan mafia perhubungan laut di Jambi yang disebut Jhony & Hadi Tan Bos Ekspor Rokok diduga Illegal Narkotika Jaringan International Jalur Laut Mendarat…