MOJOKERTO | Jejakperistiwa.com – Ratusan masa yang tergabung dalam gerakan pamong Majapahit yang terdiri dari perangkat desa(pamong) dan kepala desa di mojokerto gerudug kantor kabupaten mojokerto tuntut pemangkasan (pemotongan) alokasi dana desa(ADD) tahun anggaran 2026 pada Rabu (24-12-25).

Masa mengepung kantor kabupaten mojokerto sejak pagi yang bertitik kumpul di alun-alun mojokerto, aksi tersebut menuntut protes pemangkasan alokasi dana desa(ADD) pada anggaran tahun 2026 yang berdampak pada turunnya pendapatan tetap (siltap) secara drastis.

Ratusan masa tersebut menyuarakan penolakan pada kebijakan pemangkasan ADD dengan orasi yang lantang dan membentangkan beberapa sejumlah sepanduk yang bertuliskan “Kembalikan ADD seperti semula”, ” Jangan potong gaji kami” dll. dalam aksi tersebut dari beberapa masa sempat bersitegang dengan petugas keamanan namun akhirnya bisa di reda.

Dalam orasinya salah satu kepala desa di mojokerto menyampaikan bahwa aksi damai tersebut bertujuan meminta kejelasan dan kepastian dari bupati mojokerto “masa pendemo meminta bupati mojokerto segera menanggapi persoalan ADD dengan mengembalikan seperti semula besaran anggaran ADD, dan meminta di keluarkannya regulasi atau peraturan bupati yang mengatur penghasilan tetap(siltap) kepala desa beserta perangkat desa.

Menurut Sunardi salah satu kordinator aksi waktu di konfirmasi melalui via telpon setelah demonstrasi tersebut menuntut dengan mengembalikan anggaran ADD seperti semula dan kami minta harus ada regulasi atau perbup yang mengatur siltap”,Ungkapnya.

Hasil audensi dengan bupati mojokerto dan jajaran pemerintah kabupaten mojokerto belum menemukan titik terang dengan dua tuntutan utama aksi kami tadi tetapi kami tetap terus berjuang bersama teman-teman semua sampai tuntutan kami terealisasi.

Kalau anggaran sampai di potong kurang lebih sekitar 31 miliar kurang lebih sekitar 30%, di tingkat desa ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PKK, karang taruna, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), RT/RW,TPQ, Linmas kalau sampai besaran anggaran ADD di potong atau di kurangi sekitar 31 miliar kurang lebih 30% terus bagaimana pasti terdampak kesejahteraan di tingkat bawah di desa”,Ungkapnya.

Kalau memang nanti tuntutan kami tidak di respon oleh bupati mojokerto kami akan kembali melaksanakan aksi yang lebih besar dengan masa semakin besar lagi kami akan penuhi kantor pendopo kabupaten mojokerto, tadi kami hanya kepala desa beserta perangkat desa nanti kami akan turunkan di semua jajaran /organisasi dari tingkat bawah dari RT-RW, BPD, linmas akan turun dan siap penuhi kantor kabupaten mojokerto”,Tambahnya. (Asmoroqondhi)